Ngelmu.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki ide untuk menghapus pajak sepeda motor dan penerapan SIM seumur hidup yang ditetapkan lewat Undang-Undang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Al Muzzamil Yusuf.
Al Muzzamil mengatakan usulan ini perlu direalisasikan demi mengurangi beban hidup masyarakat.
“Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat,” papar Almuzzamil di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (22/11/2018), dikutip dari Tirto.
Senada dengan Al Muzzamil, Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan dan Bidang Ekonomi PKS Handi Risza mempertegas bahwa kebijakan ini akan berdampak langsung ke masyarakat. Jika beban itu dihilangkan, kata Handi, maka sangat signifikan bagi masyarakat yang selama ini mungkin tidak mendapat insentif yang memadai dari pemerintah.
Untuk rasa kekhawatiran jika penghapusan ini benar-benar terjadi berpotensi mengurangi penerimaan negara juga dibantah Handi. Handi menyebut bahwa penerimaan negara bukan pajak dari perpanjangan SIM hanya sekitar Rp1,2 triliun.
Baca juga: PKS Hapus Pajak Motor, PSI Hapus Perda Syariah, Jadi Pilih Mana?
Kontra
Niat PKS tidak direspons positif oleh pegiat transportasi yang salah satunya adalah dosen Teknik Sipil UI yang juga Ketua Komisi Hukum dan Humas Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen Sophie Wulan Tangkudung.
Ellen menegaskan bahwa jika pajak dihapus, masyarakat akan lebih mudah membeli motor. Jika hal itu terjadi, menurut Ellen, jalanan akan semakin macet. Ellen menyebut bahwa hal itu jelas kontradiktif dengan cita-cita mewujudkan sistem transportasi umum yang masif dan jadi masalah baru.
Ellen pun menyebut penghapusan pajak dengan dalil meringankan beban masyarakat kurang tepat karena biaya operasional motor akan tetap ditanggung pengguna, dan itu lebih besar ketimbang pakai kendaraan umum. Selai itu, pajak kendaraan bisa digunakan untuk kepentingan lain seperti pembangunan transportasi umum.
Pro
PKS sendiri yakin apa yang dikhawatirkan orang-orang seperti Ellen tak bakal kejadian. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Politik PKS Pipin Sopian.
Pipin mengatakan PKS sudah melakukan riset sebelum mengumumkan rencana ini. Hasil riset menyebut bahwa kendaraan roda empat lah yang membikin kemacetan, bukan roda dua.
Pipin pun membandingkan kereta listrik dengan ojek daring. Dalam satu pekan, klaimnya, ojek daring bisa membawa dua kali lipat dari total penumpang kereta listrik.
Ia menyebut jumlah penumpang ojek daring mencapai 15 juta per per pekan, sementara kereta listrik hanya 7 juta (data resmi 1.001.438 per hari).
“Jadi keberpihakan kami kepada roda dua ini sangat rasional dan betul-betul dibutuhkan,” aku Pipin.
