Ngelmu.co – Partai Solidaritas Indonesia (PSI), selain mengajukan calon wakil presiden untuk Joko Widodo di gelaran Pemilihan Peesiden 2019, tapi juga mengajukan beberapa nama untuk sebagai menteri di periode kedua Jokowi.
Dilansir dari Viva, beberapa yang diplot oleh PSI ialah sosok muda seperti Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Pertahanan, Ridwan Kamil (Menteri Perumahan Rakyat), Allissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Menteri Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak), dan Najwa Shihab sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Menurut Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, bahwa partainya mengajukan nama menteri merupakan sebagai bentuk keseriusan mendukung Jokowi sebagai presiden periode kedua. Antoni mengklaim bahwa PSI tidak hanya fokus pada cawapres, tapi juga juga menteri. Antoni menyatakan bahwa pihaknya harus belajar memikirkan dari jauh-jauh hari hal tersebut.
Dari nama-nama dari kalangan muda, PSI juga mengusulkan nama-nama lama seperti Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kemudian, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Lebih lanjut lagi, Antoni juga berharap nama menteri dari era Presiden Susilo Bambang Yudhyono juga diharapkan ikut mengisi menteri Jokowi jika terpilih di periode kedua pemerintahan 2019-2024. Adapun nama-nama di era SBY yang mencuat lagi ialah Mari Elka Pangestu, Gita Wirjawan, dan Chatib Basri. Sementara untuk posisi Jaksa Agung, adalah Hakim Artidjo Alkostar dan Hakim Albertina Ho.
“Ini adalah struktur kabinet yang paling realistis untuk Indonesia yang multipartai. Jadi yang pertama kami sebenarnya ingin menghilangkan dikotomi antara profesional dan partai,” ujar Antoni.
Selain itu, Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengatakanbahwa pihaknya mengajukan pula usulan nomenklatur baru. Kementerian yang ingin diubah yakni Kementerian Pemuda dan Olah Raga menjadi hanya Kementerian Olah Raga saja. Nomenklatur lain yang ingin diusulkan diganti yakni Kementerian Komunikasi, Informatika dan Big Data, Kementerian UKM, Ekonomi Kreatif, Start Up dan Pemuda, Kementerian Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang/ Kepala BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim, Kementerian SosiaI dan Mitigasi Bencana, Kementerian Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak.
Menurut Grace, penggantian atau penambahan tugas bagi Kemenkominfo dengan penambahan penamaan ‘Big Data’ dikarenakan tren dunia atas perkembangan arus informasi dan teknologi. Apalagi belakangan, semakin banyak usaha rintisan baru (start up) di dunia digital yang ikut banyak menyumbang devisa bagi pemerintah.
