Ngelmu.co, YOGYAKARTA – Tak kurang dari 10 ribu massa mengikuti kegiatan Aksi Bela Bangsa di kawasan Alun-alun Utara Yogyakarta, Ahad, 3 Juni 2018. Dalam aksi itu panitia memajang spanduk raksasa di dekat panggung bertuliskan #2019GantiPresiden.
Tulisan di spanduk itu lebih mencolok dibanding judul Aksi Bela Bangsa yang hanya tampak di area panggung. Sebagian peserta juga mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden.
Dalam akti lanjutan ini sejumlah politikus hadir, antara lain Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Instimewa Yogyakarta (DIY) Dharma Setiawan yang merupakan politikus Partai Gerindra dan Arif Noorhartano, politkus Partai Amanat Nasional.
Tampak pula politikus gaek Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Moedrick Sangidoe. Sejumlah laskar sayap PPP serta Kokam Muhadmayah juga tampak hadir.
Tokoh PPP DIY Syukri Fadholi dalam orasinya menyatakan ada tiga persoalan utama bangsa saat ini yang menurutnya mendesak diselesaikan. Pertama Indonesia sedang dalam darurat penegakan hukum.
“Hukum saat ini ditegakkan bukan atas dasar keadilan, tapi kepentingan kekuasaan rezim yang sedang berkuasa saat ini,” ujar Syukri yang langsung disambut takbir peserta aksi.
Syukri menambahkan indikasi bahwa hukum hanya alat politik kekuasaan ditandai dengan banyaknya pihak pengkritik pemerintah yang dituding anti-Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Mereka diproses hukum dan dipenjara. “Tapi ketika ada korupsi yang kebetulan pelakunya teman rezim ini, tidak diproses hukum, apakah ini adil?” ujarnya.
Syukri nencontohkan mandeknya proses hukum korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century. Kasus BLBI terjadi di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Syukri juga menyinggung makin tingginya utang negara serta masuknya tenaga kerja asing yang makin masif.
Sedangkan Mudrick Sangidoe dalam orasinya menyatakan heran dengan marahnya sejumlah pihak akibat seruan tagar #2019GantiPresiden. “Mbok dibiarkan saja, wong kamu mau makai tagar #PresidenSeumurHidup kami juga nggak masalah kok,” ujar Mudrick.
Sementara, Darul Fallah Ketua DPW PKS DIY dalam orasinya mengungkapkan bahwa janji presiden pada pemilu 2014 ada 66 janji namun nyatanya sampai saat ini belum ada, oleh karena itu 2019 ganti presiden. “Kalau kita bicara radikalisme, anti pancasila pasti pada umat islam, oleh karena itu kita harus lawan. Kita disini untuk memasikan bahwa 2019 ganti presiden,”ujarnya.
Hadir dalam aksi tersebut Nazaruddin SH Ketua DPW PAN DIY, Dharma Setiawan Sekretaris DPD Gerindra DIY, Darul S Wistoro PBB, Ahmad Mursyidi ketua forum ukhuwah islamiah/FUI), Sunardi Sahuri Tokoh Agama DIY dan Ormas serta Sayap partai seperti KOKAM, GPK Khittah, MM, FJI, FUI, warga Muhammadiyah dan NU.
