Ngelmu.co – Ekonom senior; Rizal Ramli, memuji filsuf; Rocky Gerung, yang menjawab Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti diketahui, Luhut menanyakan, apa alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus mundur dari jabatannya.
“Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?”
Demikian tutur Luhut, usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Rocky Menjawab
Rocky pun menjawab tanya Luhut tersebut, saat berbincang dengan jurnalis senior; Hersubeno Arief.
Sebagaimana Ngelmu kutip dari video yang terunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, 17 Maret 2022 lalu.
Sebelum Rocky menjawab, Beno membahas Aksi Kamisan di Kalimantan Timur (Kaltim), beberapa waktu lalu.
Di mana massa membawa spanduk bergambar Jokowi, dengan tulisan ‘Dua periode aja gagal, eh, mau lagi’.
“Saya kira wajar, kalau orang Kalimantan Timur ini agak marah,” kata Beno.
“Selain satu, kemarin soal mereka tidak dilibatkan dalam acara di ibu kota baru,” sambungnya.
“Kedua, ternyata ada dua orang, Bung, yang sudah meninggal dunia [saat] antre minyak goreng di sana itu,” ungkap Beno kepada Rocky.
“Ya, kalau di Eropa, dua orang meninggal dunia, itu yang alasan, kenapa presiden mesti mundur,” jawab Rocky.
“Karena ini soal subsistence manusia. Kalau dijawabkan ke Pak Luhut, ya, ini, karena ada dua orang meninggal, gampang,” imbuhnya.
Namun, Rocky kembali menjawab tanya soal ‘apa alasan Jokowi harus mundur dari kursi presiden’, dengan jawaban lebih simpel.
“Ya, gampang jawabnya, karena 110 juta orang menginginkan presiden untuk tetap melanjutkan,” sebutnya.
“Berarti, sisanya, 160 juta, sebaliknya mesti jawabannya ‘kan? Wah, lebih banyak [yang menginginkan] mundur ‘kan? Jadi gampang,” jelas Rocky.
@ngelmuco #RockyGerung menjawab tanya yang terlontar dari #LuhutBinsarPandjaitan beberapa waktu lalu, “Apa alasan orang bikin Pak #Jokowi ♬ suara asli – Ngelmu
Rizal Ramli Memuji
Jawaban Rocky itulah yang kemudian dipuji oleh Rizal Ramli.
Melalui akun Twitter pribadinya, @RamliRizal, ia bilang, “Rocky memang cerdas.”
Seperti diketahui, Luhut juga mengeklaim bahwa ia banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, banyak yang bertanya kepadanya, mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu.
“[Masyarakat bertanya] Kenapa duit segitu besar, itu ‘kan banyak itu, mengenai pilpres, mau dihabisin sekarang?” tutur Luhut.
“Mbok, nanti lo, kita masih sibuk, kok, dengan Covid. Keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” sambungnya.
Bahkan, Luhut juga menyebut, bahwa 110 juta orang di media sosial, mendukung penundaan Pemilu 2024.
Orang-orang itu juga menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode, kata Luhut.
‘Big Data’ Panen Kritik
Sayangnya, klaim Luhut, justru mencipta keraguan dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Pendiri ‘Drone Emprit’ dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi.
Ia mengkritik big data [110 juta orang yang disebut Luhut] soal penundaan pemilu.
Menurut Ismail, big data itu, tidak mungkin ada.
“Respons saya, clear. Enggak mungkin kita mendapatkan big data 110 juta orang.”
Demikian tutur Ismail dalam diskusi LP3ES [Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial] bertajuk ‘Wacana Tunda Pemilu: Manipulasi Big Data?’, Senin (21/3/2022) lalu.
“Tetapi kita tidak bisa hanya bilang impossible di bidang big data, harus dibuktikan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ismail pun membandingkannya dengan big data dari Twitter; hasil analisisnya.
Ini berkaitan dengan warganet yang ikut dalam wacana penundaan pemilu atau masa jabatan presiden tiga periode.
Ismail bilang, hanya 20.000 akun Twitter yang mengikuti pembahasan wacara penundaan pemilu.
Di mana dari jumlah tersebut, sambungnya, hanya sekitar 10.000 akun yang membicarakan wacana penundaan pemilu.
Datanya? Mayoritas menolak.
“Pada periode analisis yang pendek tersebut, netizen yang berbicara hal itu juga maksimal 10.000-an saja,” sebut Ismail.
“Itu pun mayoritas menolak [wacana penundaan pemilu],” bebernya lagi.
Menurut Ismail, jumlah pengguna Twitter yang mengikuti pembahasan wacana penundaan pemilu sangat sedikit.
Mengingat pengguna Twitter di Indonesia, adalah 18 juta orang.
Itu mengapa Ismail, menilai, mustahil mendapatkan big data 110 juta orang dari media sosial yang membicarakan wacana penundaan pemilu.
Ia juga coba mencari hasil analisis lembaga lain, soal big data yang membicarakan masa jabatan tiga periode.
Salah satunya, kata Ismail, hasil analisis big data dari lembaga Lab 45; yang disebut-sebut juga kerap memasok data ke Luhut.
“Lab 45 ‘kan disebut-sebut biasa merilis, memberikan ke Pak Luhut,” sebutnya.
“Ada penelitian dari Lab 45 tahun 2021, Juni, soal tiga periode,” lanjut Ismail.
“[Hasilnya] Sama, sekitar 10.000-an orang berbicara [di medsos], sama hasilnya, mayoritas menolak juga,” imbuhnya lagi.
Baca Juga:
Ismail juga mengatakan, mayoritas warganet tidak tertarik membahas isu-isu yang bersifat elitis.
Walaupun isunya penting.
“Masyarakat di media sosial, biasanya tidak tertarik bicara soal-soal elitis,” ujar Ismail.
“Misalnya tentang penundaan pemilu, di Twitter saja, tidak akan dijumpai jumlah 1.000.000 suara netizen tentang topik-topik elitis,” sambungnya.
“Contohnya, isu RUU Sisdiknas saja yang sangat penting, netizen tidak ada yang membicarakan,” ungkapnya lagi.
“Padahal isu itu sama pentingnya dengan isu perpanjangan jabatan presiden,” jelas Ismail.
