Ngelmu.co – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menuai pujian dari warganet, atas pidato kebangsaan akhir tahun yang disampaikan olehnya pada Kamis (30/12/2021) lalu.
Tuai Pujian
Salah satu yang tampak memuji adalah Syamsul Bahri. Ia menilai Syaikhu sebagai presiden yang sebenarnya.
“Ia berbicara yang sebenarnya, pidato yang penuh makna. Saya berharap, suatu hari nanti ia menjadi presiden Indonesia,” tuturnya.
Sementara Jauhari A Karim, berharap Tuhan mengizinkan PKS memimpin Indonesia tercinta, “[Agar] Berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Aamiin.”
Begitu juga dengan harapan Yuli Astuti. “Semoga PKS menjadi partai yang bisa melayani rakyat.”
“Semoga PKS selalu berjuang untuk rakyat dan kesejahteraan rakyat,” sahut Bambang Supriyono.
“Selalu istikamah dalam memperjuangkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan,” imbuhnya lagi.
“Semoga masyarakat nanti bisa memilih dengan hati nurani. PKS pilihan hati,” timpal Lastri Sulastri.
Ulfatul Khasanah juga bilang, pidato kebangsaan Syaikhu, begitu luar biasa.
“Semoga rakyat terbuka akan krisis yang dihadapi Indonesia, dan ikut mencari solusi,” harapnya.
“Salah satunya, memilih pemimpin yang memikirkan rakyat. Tidak memikirkan diri sendiri,” kata Ulfa.
Pidato Syaikhu–berdurasi 41 menit 48 detik–terunggah di kanal YouTube PKSTV, seperti Ngelmu kutip pada Senin (3/1/2022).
Banyak hal yang disampaikan oleh Syaikhu dalam kesempatan tersebut. Mulai dari mengingatkan agar bangsa Indonesia mewawas diri.
Mudahnya dengan mengingat sebuah peribahasa, “Jangan pernah bermain-main dengan api, nanti kamu akan terbakar, dan jangan sekali-kali membiarkan api membakar, jika kamu tidak mampu memadamkannya.”
Pandemi Covid-19
Syaikhu juga membahas bagaimana pandemi Covid-19 mencipta pahit dan sakit akibat krisis.
“Varian Delta [membuat] kasus pandemi Covid-19 naik secara signifikan. Kasus kematian harian bahkan sempat menduduki posisi tertinggi di dunia.”
Sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan, kata Syaikhu yang menyadari betul, banyak pasien tidak tertangani.
“Kisah pilu itu, jangan sampai terulang kembali. Pemerintah harus menjadikan itu catatan penting sebagai antisipasi gelombang berikutnya di masa mendatang.”
UU Cipta Kerja
Syaikhu juga membahas berbagai isu dan keputusan politik di sepanjang 2021.
“Penting dan krusial bagi hajat hidup masyarakat banyak. Bulan Oktober-November 2021, ada dua keputusan penting yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.”
1. UU 2/2020
“Tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 [tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19]”.
2. UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
“MK telah mengoreksi aspek materiel dari undang-undang tersebut, terkait hak kekebalan hukum penyelenggara negara selama pandemi.”
Keputusan itu, kata Syaikhu, sejalan dengan sikap politik PKS, yang menentang hal tersebut.
“PKS adalah satu-satunya fraksi yang menolak disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020.”
MK juga memutuskan bahwa UU Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat; secara formal dipaksakan, melanggar prinsip negara, hukum, dan menabrak nilai-nilai demokrasi.
“Sekali lagi, sikap PKS sejalan dan seirama dengan putusan MK.”
“Ini membuktikan bahwa konsistensi perjuangan PKS di DPR RI, bersama seluruh elemen masyarakat sipil, telah berhasil memperoleh momentum kemenangan secara sah dan konstitusional.”
Dua keputusan MK itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, menurut Syaikhu. Khususnya bagi pemerintah.
Itu mengapa ia berharap, ke depannya, tiap penyusunan RUU, pemerintah seharusnya mendengarkan tuntutan serta harapan rakyat.
“Pemerintah dan DPR RI, harus merangkul harapan rakyat. Jangan atas nama investasi asing, hak-hak para pekerja lokal justru dikorbankan.”
“Jangan atas nama kemudahan izin berusaha, masa depan ekosistem lingkungan hidup, dipertaruhkan.”
Syaikhu mengingatkan bahwa sejatinya, presiden, wakil presiden, pun tiap anggota parlemen, dipilih dan diberi mandat oleh rakyat.
Tujuannya tidak lain agar mereka menjadi penyambung lidah rakyat.
“Bukan justru menjadi penyambung lidah konglomerat,” tegas Syaikhu.
“Pemimpin dan wakil rakyat itu disumpah untuk taat dan patuh kepada konstitusi, bukan kepada oligarki.”
Ekonomi Rakyat
Syaikhu juga sadar betul, dua tahun pandemi memberi dampak kepada ekonomi masyarakat.
Data mencatat, dalam setahun, orang miskin bertambah 1,12 juta jiwa [dari 26,42 juta (Maret 2020), menjadi 27,54 juta (Maret 2021)].
“Jumlah pengangguran terbuka juga naik 350 ribu jiwa, dari 8,75 juta (Februari 2021), menjadi 9,1 juta (Agustus 2021).”
Pandemi, kata Syaikhu, juga mengakibatkan 30 juta UMKM gulung tikar.
Tujuh juta pekerja informal dari sektor UMKM juga kehilangan pekerjaan mereka; berdasarkan data Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO).
“Semua data dan fakta tersebut, mari kita jadikan pelajaran dan bahan refleksi bersama untuk dapat bangkit.”
Syaikhu mengingatkan bagaimana para pendiri bangsa meletakkan sila ke-5 Pancasila, ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, sebagai pondasi terbangunnya rasa persatuan bangsa.
“Tanpa hadirnya rasa keadilan, maka tidak akan tumbuh rasa persatuan dan persaudaraan.”
Tanpa adanya rasa persatuan dan persaudaraan, sambung Syaikhu, maka tidak akan bertahan keberadaan NKRI.
Bicara Pajak
Ia juga membahas bagaimana pengesahan UU Cipta Kerja, begitu terburu-buru, padahal negara tengah dalam kondisi pandemi.
Pemerintah, kata Syaikhu, tidak segan-segan menggelar karpet merah fasilitas pajak untuk para pengusaha.
“Memberikan potongan pajak korporasi, menghapuskan pajak dividen, penghapusan pajak dengan tax amnesty, insentif perpajakan yang meringankan beban keuangan perusahaan, [hingga] bebaskan royalti untuk industri batu bara.”
Pemerintah juga tidak menaikkan pajak ekspor untuk batubara, padahal itu seharusnya menjadi sumber tambahan yang besar bagi penerimaan negara.
“Di tengah defisit keuangan negara yang semakin memburuk.”
Namun, kata Syaikhu, di saat yang sama, pemerintah justru getol menaikkan pajak untuk rakyat.
“Pemerintah menaikan pajak pertambahan nilai; memasukan sembako, jasa pendidikan, jasa sosial dan keagamaan, sebagai barang dan jasa kena pajak.”
“Yang mana ini, setiap waktu akan bisa dikenakan pajak oleh pemerintah. Sungguh ironis!”
“Di tengah-tengah derasnya obral fasilitas pemerintah untuk para pemodal dan pengusaha, PKS, konsisten memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan Rp8 juta ke bawah, tidak bayar pajak penghasilan.”
PKS, kata Syaikhu, juga berjuang agar pajak kendaraan roda dua ber cc kecil, dibebaskan.
“Sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat bawah.”
Sayangnya, perjuangan PKS masih bertepuk sebelah tangan dengan pemerintah.
“Pemerintah lebih memilih menggelar fasilitas untuk pemodal, dibandingkan untuk masyarakat kelas menengah dan bawah.”
Warisan Utang
Syaikhu juga menaksir, 10 tahun pemerintahan Jokowi, akan mewariskan lebih dari Rp7 ribu triliun tambahan utang negara.
Bukan tanpa perhitungan, perkiraan itu berangkat dari data utang pemerintah yang telah mencapai Rp6 ribu triliun, per September 2021.
“Utang pemerintah per September 2021, telah mencapai angka yang sangat besar, yakni Rp6.711 triliun.”
Bahkan, para ahli ekonomi, sambung Syaikhu, memperkirakan bahwa pemerintahan Jokowi, akan mewariskan utang negara hingga Rp10 ribu triliun [di akhir 2024 nanti].
“Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan, Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari Rp7 ribu triliun.”
Syaikhu juga menyinggung jika utang negara yang besar itu akan ditanggung oleh presiden periode berikutnya.
“Siapa pun pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar.”
“Utang negara yang besar tersebut, akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang.”
Baca Juga:
Tidak sampai di situ, Syaikhu juga mengulas imbauan BPK, mengenai kondisi utang negara yang makin rentan.
“BPK, dalam laporannya telah memperingatkan berulang kali, bahwa kondisi utang negara sangat rentan.”
Pasalnya, telah melampaui seluruh standar yang ditetapkan berbagai lembaga keuangan internasional.
“Risiko keuangan negara kita makin rawan, jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia.”
“Maka APBN, sebagai bantalan fiskal, akan menjadi rapuh dan lemah.”
Namun, kata Syaikhu, kerugian akibat utang negara bukan hanya terkait dengan kesehatan fiskal, tetapi juga keadilan antargenerasi.
“Masalah utang negara bukan hanya tentang kesinambungan dan kesehatan fiskal, tetapi juga tentang keadilan antargenerasi.”
“Utang negara yang makin membesar, biaya pokok dan bunganya akan ditanggung oleh generasi-generasi mendatang.”
Ini menimbulkan isu ketidakadilan fiskal, kata Syaikhu. Generasi terdahulu yang berutang, tetapi yang membayar dan memikul bebannya adalah generasi yang akan datang.
RUU IKN
Lebih lanjut, Syaikhu juga membahas pemerintah yang tampak tergesa-gesa mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Di tengah potensi hadirnya ancaman gelombang ketiga pandemi; meningkatnya kemiskinan, pengangguran; tutupnya jutaan UMKM; pun peningkatan utang.
“RUU IKN ini tiba-tiba masuk, merangsek dan menerabas tata aturan perundang-undangan MD3 dan Tata Tertib DPR RI dalam proses pembahasan.”
RUU IKN, kata Syaikhu, seolah-olah menjadi agenda besar bangsa yang tidak bisa menunggu waktu lama.
“Presiden dan kabinetnya, menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa, mengalahkan agenda strategis bangsa yang lain.”
Pemulihan ekonomi nasional, pandemi, dan penyehatan fiskal, misalnya.
PKS sendiri, memandang pemindahan IKN, bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas.
“Apa urgensinya Ibu Kota Negara harus dipindah dalam waktu singkat?” tanya Syaikhu.
Publik menjadi bertanya-tanya, “Untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek IKN ini?”
Baca Juga:
Syaikhu juga membahas argumen pemerintah, yang mengatakan Ibu Kota harus dipindah lantaran Jakarta, kerap banjir dan berpotensi akan tenggelam.
“Maka pertanyaan itu bisa kita balik pertanyakan kepada pemerintah. Apakah ini bermakna bahwa Jakarta, akan dibiarkan banjir dan tenggelam?”
Sampai-sampai Ibu Kota harus pindah ke Kalimantan Timur, tanya Syaikhu.
“Di sisi lain, akhir-akhir ini kita menyaksikan banjir melanda kawasan calon ibu kota negara baru yang telah ditentukan oleh pemerintah.”
Jika alasannya menghindari banjir, kata Syaikhu, kenapa IKN harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir?
“Pertanyaannya, untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara?”
Sebagai pemimpin yang baik, sambungnya, maka pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah banjir Jakarta, dengan tuntas.
“Tidak bisa pemerintah lari dari tanggung jawabnya menuntaskan masalah di Ibu Kota DKI Jakarta, dengan sekadar memindahkan Ibu Kota, sebagai solusi pragmatisnya.”
Pemerintah, kata Syaikhu, harus belajar dari proses legislasi Omnibus Law Cipta Kerja.
“Ketika kepentingan oligarki di atas kepentingan rakyat, maka di saat itulah, pemerintahan akan kehilangan rasionalitas dan hati nuraninya.”
“Kebijakan disusun atas dasar nilai kepentingan, bukan atas dasar nilai kebenaran.”
Soal BMM, Impor, dan Sembako
Hari-hari ini, ucap Syaikhu, rakyat makin sulit dan menjerit. “Betapa susahnya kehidupan ekonomi mereka.”
“Janganlah pemerintah menambah beban kebijakan yang semakin memberatkan beban kehidupan mereka.”
Itu mengapa PKS, menolak rencana penghapusan persediaan BBM Premium dan Pertalite.
“Kebijakan penghapusan itu, tentu akan makin memberatkan rakyat kecil yang merupakan pengguna utama.”
PKS juga menyerukan agar pemerintah dan Bulog, memprioritaskan untuk menyerap beras petani lokal.
“Stop Impor! Jangan hancurkan petani-petani lokal dengan gempuran produk-produk impor pangan.”
“Bukankah Bung Karno pernah mengajarkan agar bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang berdikari [berdiri di atas kaki sendiri]? Berdaulat secara ekonomi, pangan, dan energi.”
PKS juga meminta, agar pemerintah turun tangan menstabilkan gejolak harga sembako di pasar, yang akhir-akhir ini makin naik.
“Ibu-ibu menjerit dengan kenaikan harga minyak goreng, telur, dan cabai rawit, yang tidak wajar.”
“Pemerintah harus turun ke lapangan, melakukan operasi pasar, agar harga menjadi stabil dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat.”
Masa Jabatan Presiden
Syaikhu juga membahas gagasan perpanjangan masa jabatan presiden, yang menurut pihaknya merupakan gagasan yang mengkhianati cita-cita reformasi dan demokrasi.
“Perpanjangan jabatan presiden hanya akan menjadikan kekuasaan pemerintah, makin kuat tidak terbendung.”
“Bibit otoritarianisme akan makin berkembang, dan lambat laun akan mematikan demokrasi secara perlahan-lahan.”
Sudah 22 tahun reformasi bergulir di Indonesia, kata Syaikhu. Demokratisasi, desentralisasi, HAM, dan good governance menjadi norma baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
“Namun, dalam perjalanan sejarah bangsa, norma-norma itu semakin memudar.”
Bahkan, di era pemerintahan saat ini, sambungnya, demokrasi mengalami kemunduran.
“Ketika kebebasan sipil makin buruk, ekspresi rakyat melalui mural direpresi, dan berbagai tindakan represif lainnya.”
“Maka telah nyata, kehidupan demokrasi kita makin mundur,” tutur Syaikhu.
Saat ini, lanjutnya, kita juga menyaksikan bahwa agenda nasional pemberantasan korupsi tengah mengalami tantangan.
“Ketika kekuasaan semakin represif, dan penguasa melakukan tindakan kooptasi kepada elite, maka di saat itulah, oligarki makin berkuasa dan membajak arah konsolidasi demokrasi Indonesia, menuju era antidemokrasi.”
“Konsolidasi demokrasi terancam makin mundur jauh ke belakang, ketika muncul dari beragam elite kekuasaan di pemerintahan, dan di DPR RI, yang mengusulkan agar ada amandemen UUD NRI 1945, untuk memperpanjang jabatan presiden RI.”
Namun, bagaimanapun, Syaikhu bilang, berbagai masalah ia urai tadi, bukan untuk diratapi atau membuat bangsa pesimis.
“Seperti sebuah bab dalam buku cerita yang menunggu untuk dituliskan, maka lembaran perjalanan bangsa di tahun 2022 juga sudah menunggu untuk kita isi.”
“Mari tatap tahun 2022 dengan penuh harapan, optimisme, kebersamaan, serta kesamaan tujuan sebagai satu bangsa.”
Demikian tuturnya yang pada kesempatan itu juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat atas terselenggaranya Muktamar ke-34 NU.
Baca Juga:
- PKS Desak Hukuman Maksimal Bagi Pemerkosa 12 Santri
- Donasi Hasil Potong Gaji PKS untuk Korban Erupsi Semeru
PKS mengaku optimis, NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, mampu mewujudkan kemandirian dalam berkhidmat untuk perdamaian dunia.
“PKS siap bersinergi, bersama-sama memajukan Indonesia, dan menghadirkan Islam Rahmatan Lil’alamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Di akhir, ia mengingatkan umat–muslim khususnya–untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.
“Bermuhasabah, merefleksikan perjalanan kehidupan kita sebagai bagian dari warga negara. Mari bertaubat dan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik.”
“Seraya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, agar bangsa kita, negara kita tercinta, Indonesia, senantiasa dilimpahi keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.”
Mari tatap 2022 dengan penuh harapan dan optimisme, kata Syaikhu.
“Insya Allah, kondisi bangsa kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Aamiin.”
https://youtu.be/GzBbRlESnno
