Ngelmu.co – Kabar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendukung Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), usai temui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ramai diperbincangkan. Sebelumnya, CNN, sempat merilis berita berjudul, ‘Temu Airlangga, Presiden PKS Dukung Omnibus Law Cipta Kerja’. Namun, bernarkah demikian?
Sikap Tegas PKS soal Omnibus Law
Dikutip Ngelmu dari akun Twitter resmi DPP PKS, @PKSejahtera, Rabu (26/2), salah satu partai Islam itu menyampaikan terima kasih kepada CNN, karena telah merevisi judul berita, menjadi ‘Temui Airlangga, Presiden PKS Beri Catatan Kritis Omnibus Law’.
Terima kasih @CNNIndonesia atas koreksi terhadap berita sebelumnya tentang kunjungan PKS ke Partai Golkar.
Temui Airlangga, Presiden PKS Beri Catatan Kritis Omnibus Lawhttps://t.co/VzpmfWnwsC
— DPP PKS (@PKSejahtera) February 26, 2020
Redaksi CNN mengonfirmasikan, pihaknya telah mengubah judul berita, usai mendapatkan klarifikasi dari pihak PKS.
Pasalnya, dalam pertemuan dengan Partai Golkar, PKS memang tak serta-merta menyatakan dukungannya terhadap Omnibus Law.
3 Catatan Penting PKS soal Omnibus Law
Pada pertemuan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, memberikan tiga catatan penting terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Ciptaker.
“Insya Allah, nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di DPR. Dalam kesempatan ini, PKS hanya menyampaikan tiga koridor,” tuturnya.
Koridor pertama, harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945, baik secara filosofis, yuridis, pun sosiologis.
Jangan sampai ada pasal atau ketentuan yang menyimpang dari ruh konstitusi.
“Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi,” tegas Sohibul.
Koridor kedua, harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder (pemangku kepentingan).
Hak-hak pekerja harus mendapat jaminan, dalam kata lain, jangan sampai RUU hanya berpihak kepada investor atau pengusaha.
Tetapi di saat yang sama, juga harus memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi para pekerja, sebagian besar rakyat Indonesia.
“PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja,” jelas Sohibul.
Baca Juga: Kunjungi DPP Golkar, PKS Serahkan Tiga Catatan Penting Terkait Omnibus Law
Koridor ketiga, harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. Tidak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak-hak demokrasi rakyat.
Sebab, semangat reformasi merupakan semangat demokratisasi dan desentralisasi.
“PKS ingin upaya apa pun, termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja, tidak boleh merusak pembagian kewenangan antar elemen trias politica, dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” pungkas Sohibul.
Memahami Penolakan Para Buruh
Sebelumnya, Ketua Bidang Pekerja Petani Nelayan DPP PKS, Riyono, juga telah menyampaikan hal senada.
Ia menegaskan, agar RUU Omnibus Law Ciptaker, tak mengorbankan pekerja, terutama perlindungan dan kesejahteraan mereka, hanya demi menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi.
“PKS mendesak pemerintah Jokowi, agar mencari terobosan lain dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, guna menciptakan lapangan kerja yang tidak mengorbankan perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh,” tegas Riyono, di DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (24/2).
Dirinya mengaku paham dengan sikap buruh yang menolak draf RUU Omnibus Law Ciptaker.
Sebab, isinya dinilai tak memberikan keadilan, atau hanya berpihak pada kepentingan pengusaha, mengabaikan perlindungan kaum buruh.
Tegas Menolak karena Tak Berpihak pada Rakyat
Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar.
Dirinya bahkan tegas menolak Omnibus Law, karena dinilai terbukti sama sekali tak berpihak pada rakyat.
“Saya katakan di sini, Omnibus Law ini menjual, menjual negara. Ini bukan untuk kepentingan dari rakyat dan bangsa kita,” tuturnya.
“Kalau ini kita lalai, ini akan menjual negara dan melegalkan perbudakan,” sambung Ansory, dalam diskusi publik BPPN PKS, Senin (24/02).
Ia juga menyampaikan, bahwa para buruh harus diberikan kepastian, jangan sampai kepentingannya di-diskriminasi, karena mereka punya hak yang sama untuk sejahtera.
“Tidak boleh mengganggu kepentingan-kepentingan buruh. Bukan berarti kita tidak mau perusahaan atau investasi, tapi juga perhatikan kepentingan buruh di sini,” jelas Ansory.
Lebih lanjut ia mengaku siap, untuk menolak Omnibus Law bersama anggota komisi IX lainnya, jika RUU tak di-revisi.
“Saya di Komisi IX, dengan bersatunya buruh ini, kita juga insya Allah, akan bersilaturahmi menemui 51 anggota itu,” kata Ansory.
“Akan menolak Omnibus Law ini, karena dari awal prosesnya juga sudah bermasalah,” pungkasnya.
Baca Juga: Bersiap Demo Besar-besaran, Buruh Pendukung Jokowi Tegas Menolak Omnibus Law
Sempat terkecoh dengan judul berita yang beredar, publik mengaku lega, setelah mengetahui PKS masih berdiri tegak menghadapi Omnibus Law.
Sugeng Priyanto: PKS tetap di jalan yang lurus.
Nong Nayara: @CNNIndonesia memang menyebalkan. Untung aku gak langsung memvonis @PKSejahtera berkhianat.
Ahmad Ub: Tuh ‘kan udah di-koreksi beritanye ama CNN, memang harus sabar jadi oposisi, apalagi hanya satu partai. Yang ngakunye sekutu malah nyebrang. Harapan itu masih ada @PKSejahtera
Srikandi Cyber: Jangan mudah ditipu oleh judul berita pro rezim, @PKSejahtera bukan partai kaleng-kaleng.
M Iqbal Nov: Ga usah khawatir, itu cuma pelintiran CNN. Kalau soal keberpihakan pada rakyat dan konsistensi membela kebenaran, PKS udah jelas terbukti.
