Ngelmu.co – Publik secara luas, menyayangkan sikap pemerintah dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Salah satu yang kerap mereka suarakan adalah pemerintah pusat dinilai tak mendukung kebijakan-kebijakan yang hendak diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya ibu kota Jakarta.
Contohnya pada Senin (16/3) lalu, soal karantina wilayah [lockdown]. Presiden Joko Widodo (Jokowi), melarang pemerintah daerah menerapkan kebijakan itu, dengan menegaskan langkah tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown,” tuturnya.
Padahal, sebelumnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Ahad (15/3) siang, Jokowi mengatakan, jika Pemda, dapat mengeluarkan banyak kebijakan, demi mencegah penyebaran virus Corona.
Kini, belum sepekan pernyataan berlalu, pemerintah pusat menyerahkan penanganan penyebaran virus di Jakarta—salah satu kota epicenter—kepada Gubernur Anies Baswedan.
Tepatnya, pemerintah pusat mempersilakan Anies, untuk memimpin upaya pencegahan penularan virus Corona di ibu kota.
“Ya diserahkan ke gubernur lah, kepala daerahnya ‘kan gubernur kok. Lah ‘kan katanya otonomi daerah, ya, silakan gubernur sebagai penguasa daerah untuk mengatur itu semua,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, seperti dilansir Detik, Kamis (19/3).
“Kalau butuh dukungan pusat, ya pusat akan mendukung. Masa pusat intervensi langsung ke DKI? Nanti gubernurnya marah, ‘kan sudah ada otonominya,” sambungnya.
Baca Juga: Lockdown, Ada Apa dengan Jokowi dan Anies Baswedan?
Sikap itulah yang akhirnya membuat masyarakat menilai, pemerintah pusat ‘pingpong’ kewenangan, sebagaimana disampaikan @rizkidwika, di media sosial Twitter.
“Kemarin bilang yang ngontrol pusat, daerah jangan ‘kebablasan’, sekarang di-pingpong lagi ke daerah. Apakah Bapak sudah menyerah?” tulisnya, Jumat (20/3).
KEMAREN BILANG YANG NGONTROL PUSAT, DAERAH JANGAN “KEBABLASAN”, SEKARANG DI-PINGPONG LAGI KE DAERAH,
APAKAH BAPAK SUDAH MENYERAH???
https://t.co/5ve3oevEAa— #JULIDTEKTUR (@rizkidwika) March 20, 2020
“Kalau Pemda diberi kewenangan penuh sedari awal, gue juga lebih percaya sama jajaran Gubernur Anies, yang keputusannya lebih rasional ketimbang jajaran Menteri Terawan,” sambung Rizki.
“Hm.. mentok serahin ke orang lain, lalu ketika udah mau selesai, ambil alih lagi biar kelihatan. Apa seperti itu polanya?” timpal @misferamarleni.
“Aku bukan orang Jakarta, ikut geregeten. Dari awal Pak @aniesbaswedan, langkah-langkah penanggulangan Corona sudah tepat, cuma para buzzer dan pemerintah pusat mengobrak-abrik semua jadi hancur, pusat mikir kekuasaan, kerja nol,” sambung Sri Nuryanti.
Baca Juga: Stafsus Presiden Unggah Cara Deteksi Corona, Warganet, “Hapus Postingan Hoax Lo”
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan penyebaran virus Corona di Jakarta sangat cepat.
Bahkan, pihaknya saat ini menggambarkan Jakarta, termasuk epicenter dengan pertambahan kasus yang tinggi.
“Dalam paparan yang tadi kami sampaikan, kita gambarkan bahwa situasi di Jakarta penyebarannya bergerak sangat cepat,” ujar Anies, dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).
“Dan sekarang Jakarta merupakan salah satu epicenter dengan pertambahan kasus yang sangat signifikan,” pungkasnya.
