Ngelmu.co – Kepala BPIP [Badan Pembinaan Ideologi Pancasila] Yudian Wahyudi, enggan mengomentari pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, yang belakangan menyita perhatian publik.
“Saya no comment, itu, sesama, anu… ya, sesama pembantu presiden,” tuturnya di Kepatihan Pemda DIY, Senin (25/10) lalu.
Yudian mengaku khawatir, jika komentar justru menimbulkan masalah baru.
“Saya ndak anulah, saya enggak perlu berkomentar soal itu,” ujar mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga tersebut.
“Supaya tidak menambah masalah baru nanti, gitu,” jelas Yudian, mengutip Kumparan.
Sebab, menurutnya, bagaimanapun, baik Kementerian Agama (Kemenag) pun BPIP, sama-sama pembantu presiden.
Begitu juga ketika awak media meminta saran atas pro kontra kasus ini, Yudian, tetap enggan berkomentar.
“Enggak, [komentar] saya untuk sementara, supaya tidak menjadi masalah nanti,” pungkasnya.
Menag Yaqut: Kemenag Milik Semua Agama
Menag Yaqut juga kembali menekankan, bahwa Kemenag yang saat ini berada di bawah kepemimpinannya merupakan milik semua agama.
Menurutnya, berdirinya Kemenag adalah bentuk kehadiran memfasilitasi kepentingan umat beragama.
Indonesia, kata Yaqut, bukan negara agama, tetapi bukan juga negara sekuler.
Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, di mana masyarakatnya sangat menjunjung nilai-nilai agama.
“Maka kehadiran Kemenag, logis. Sebagai bentuk fasilitasi negara terhadap umat beragama, untuk menjalankan ajaran agamanya.”
Demikian jelas Yaqut, Selasa (26/10) kemarin, mengutip situs resmi Kemenag RI.
“Kemenag milik semua agama, dan harus memfasilitasi semua agama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yaqut memastikan, bahwa Kemenag, bukan hanya untuk satu ormas keagamaan.
Sebagaimana Kemenag, memberi afirmasi kepada semua agama serta ormas keagamaan.
“Semuanya diberikan hak secara proporsional. Agama tidak hanya Islam, ormas juga tidak hanya NU saja,” jelas Yaqut.
Baca Juga:
- Yaqut Bilang ‘Kemenag Itu Hadiah Negara untuk NU’, Sekjen PBNU Tak Sepakat
- Sekilas Sejarah Kementerian Agama yang Tertulis di Situs Resmi Kemenag
Ia menyatakan, adanya 11 satuan kerja setingkat Eselon I di Kemenag.
Seperti Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) yang memfasilitasi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, serta pejabat Eselon I yang beragama Islam, juga merepresentasikan sejumlah ormas; NU, Muhammadiyah, pun profesional.
“Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag dari kalangan profesional,” kata Yaqut.
“Jadi, Kemenag itu memfasilitasi semua agama dan ormas keagamaan,” pungkasnya.
Wamenag: Pro Kontra Mestinya Disudahi
Setelah Yaqut mengklarifikasi pernyataannya, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi, meminta agar perdebatan segera disudahi.
“Saya kira, penjelasan [Menag] itu bisa dipahami. Penjelasan sudah disampaikan, dan pro kontra semestinya disudahi,” ujar Zainut, Selasa (26/10).
“Saya mohon semua pihak untuk menahan diri, dan tidak mengeluarkan statement yang justru dapat menimbulkan situasi yang semakin panas,” imbuhnya.
“Apalagi, menarik masalah tersebut ke dalam isu SARA,” sambungnya lagi.
“Mari saling menahan diri, dan salurkan energi bersama untuk bersinergi dalam memajukan bangsa,” lanjut Zainut.
Baca Juga:
Maka itu ia juga meminta, agar semua pihak bersama-sama dapat menghindari perpecahan.
“Saya mengajak dengan sepenuh hati, agar kita semuanya, lebih mengedepankan semangat persaudaraan, kerukunan,” ucap Zainut.
“Dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat meretakkan bangunan kebangsaan kita,” jelasnya.
“Islam mengajarkan agar kita saling menasihati untuk menaati kebenaran, dan saling menasihati untuk tetap di atas kesabaran,” kata Zainut.
“Semoga kita semuanya dapat melaksanakan ajaran Islam yang sangat luhur tersebut. Aamiin,” tutupnya.
