Ngelmu.co – Ketua Ikatan Cendikiawan Muslin Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menyinggung soal sikap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jimly menduga bahwa adanya persaingan politik antara keduanya, terutama untuk menuju konstalasi Pemilihan Presiden 2024 mendatang, antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan pihak istana.
Melalui akun Twitternya @JimlyAs, ia beraharap agar hal ini dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk ke depannya.
“Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statemen asal beda dengan Gubernur, terutama DKI seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk pilpres 2024,” katanya, Sabtu (12/9/2020).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut, kini muncul kesan seolah pemerintah pusat menajdi oposisi bagi Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya hal ini tampak aneh. Sebab, keduanya, baik pemerintah pusat maupun daerah semestinya saling berkoordinasi.
“Pempus kok beroposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem,” ungkapnya.
Jimly juga sempat menyoroti polemik terkait rencana Anies Baswedan, yang akan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin 14 September 2020.
Ia berahap, agar pemerintah daerah maupun pusat harus kompak dalam penanganan COVID-19. Sebab, perbedaan hanya akan membuat malu dan justru membahayakan keselamatan warga.
“Kenapa tidak adakan dulu konsultasi & koordinasi sebelum buat keputusan & pengumuman tentang PSBB dan sebagainya. Pemda & Pempus jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan Covid-19. Bikin malu & malah bahayakan keselamatan warga,” kata Jimly.
Baca Juga: Bima Arya: Kalau Saja Lockdown Dilakukan 6 Bulan Lalu…
Jilmy juga mengatakan, bahwa inisiatif berkoordinasi sebenarnya bisa datang dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, yang terpenting adalah saling kontak antara pemerintah pusat dan daerah.
“Inisiatif bisa dari pemda/pempus. Yang penting saling kontak. Jangan main politik terus,” kata Jimly.
