Ngelmu.co – Berbagai fraksi di DPDR DKI Jakarta, merespons wacana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan, akibat banjir di sebagian wilayah Ibu Kota–akhir pekan lalu.
PKS
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, menilai wacana ini sekadar pencitraan.
Ia, juga menganggap tindakan PSI tersebut, cenderung apriori terhadap keberhasilan Anies dalam mengatasi banjir [karena menurutnya justru harus diapresiasi].
PKB-PPP
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, meminta PSI untuk tak memperkeruh suasana dengan mengajukan interpelasi.
Sebab, menurutnya, banjir yang terjadi di Jakarta, beberapa waktu terakhir, bukan mutlak salah Anies.
Golkar
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, mengatakan, saat ini yang terpenting adalah membantu warga yang terdampak banjir.
“Golkar tidak akan dukung, ‘kan sudah jelas dalam APBD kita, anggaran banjir sudah dialokasikan, dan sekarang baru awal tahun, belum bisa dikerjakan semua.”
“Ini orang belum kerja, kok, sudah minta interpelasi, mau cari panggung, tapi objektif-lah,” tegas Basri, mengutip CNN.
Gerindra
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif, mengatakan, interpelasi memang bagian dari hak.
Tidak terkecuali anggota Fraksi PSI. Namun, ia menegaskan, bahwa hak interpelasi harus memperhatikan tujuan serta aturan yang berlaku.
“Dalam masalah ini, saya berpendapat sudah cukup dengan Pansus Banjir tahun 2020, yang laporannya sudah diparipurnakan.”
“Karena itu, Fraksi Gerindra, tidak akan ikut-ikutan,” tegas Syarif.
PAN
Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rahman, juga menyatakan, partainya tak akan mengikuti PSI soal interpelasi.
Pemprov DKI, lanjutnya, hanya perlu melaksanakan rekomendasi dari Pansus Banjir untuk penanganan banjir di Jakarta.
PDIP
Pada Jumat (26/2) pagi, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, mengatakan bahwa partainya perlu mengkaji, perlu atau tidaknya mengajukan interpelasi.
Namun, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, menilai negatif wacana PSI ini.
Baca Juga: Giring Sebut Anies Tak Punya Kapabilitas Kelola Jakarta, Pasha: Terlalu Naif dan Kerdil
Menurut Gilbert, PSI tidak mengerti etika komunikasi antar fraksi. Padahal, dalam pengajuan hak interpelasi itu, butuh dukungan 15 anggota DPRD.
“Kesan masyarakat ‘kan PSI itu tidak mengerti aturan, dan anggap remeh sama fraksi yang lain. Pengin manggung sendiri,” kata Gilbert, lewat pesan singkat, mengutip bisnis.com, Jumat (26/2).
Ia juga menyayangkan, langkah PSI yang membicarakan soal hak interpelasi pertama kali kepada media–bukan berembuk terlebih dahulu dengan legislatif.
“PSI itu, kita lihat arogan. Kurang rendah hati, khususnya dalam berkomunikasi,” kata Gilbert.
Demokrat
Sedangkan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Mujiyono, mengatakan bahwa untuk meminta penjelasan dari Anies, tidak harus lewat interpelasi.
“Keputusan partai, nanti lihat seperti apa, ‘kan tidak serta-merta harus interpelasi, ‘kan ada cara yang lain.”
PSI Bicara soal Hak Interpelasi
Sebelumnya, PSI berencana menggulirkan hak interpelasi, karena ingin mendapat penjelasan dari Anies [terkait belum maksimalnya Pemprov DKI dalam menangani banjir].
“PSI akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan.”
“PSI menilai, Pak Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku [terkait penanganan banjir],” demikian kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana, Kamis (25/2).
Sesuai tata tertib yang ada, pengusulan hak interpelasi dapat berjalan jika ada [paling sedikit] 15 anggota DPRD [lebih dari satu fraksi] yang mengajukan.
Artinya, PSI tidak bisa sendirian jika ingin menggulirkan wacana hak interpelasi tersebut.
Terkait hal ini, Justin, mengatakan akan secara resmi membuka komunikasi dengan fraksi lain di DPRD DKI.
Pimpinan DPW PSI DKI juga mengaku telah berkomunikasi dengan DPW partai lainnya soal wacana hak interpelasi.
Sayangnya, sebagian besar fraksi di DPRD DKI Jakarta, justru tidak mendukung wacana mereka terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
