Ngelmu.co – Apa pun alasannya, hasil survei mengungkap bahwa mayoritas responden tetap ogah jika Pemilu 2024, ditunda.
Data ini berdasarkan rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang digelar dalam rentang waktu 25 Februari hingga 1 Maret 2022.
Survei tersebut melibatkan 1.197 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi.
Berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ataupun penundaan Pemilu 2024.
LSI menerapkan metodologi survei multistage random sampling.
Dengan margin of error kurang lebih 2,89 persen, sementara tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen.
Wawancara kepada 296.982 responden, berlangsung lewat telepon.
Namun, sebelumnya mereka sudah pernah diwawancarai secara tatap muka langsung; dalam rentang 3 tahun terakhir.
Rata-rata, sekitar 71 persen di antaranya memiliki nomor telepon, dan jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 12.613 data, sedangkan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei adalah 1.197 responden.
Dalam survei, 1.197 responden itu ditanya tiga jenis alasan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, ataupun penundaan Pemilu 2024. Di antaranya:
- Pandemi;
- Pemulihan ekonomi; dan
- Pembangunan IKN.
Baca Juga:
Berikut hasil survei, selengkapnya:
Alasan Pandemi
- Dari seluruh responden: 70,7 persen menolak;
- Responden yang mengetahui isu: 74 persen menolak; dan
- Responden yang tidak mengetahui isu: 67,5 persen menolak.
Mengutip Detik, pada Kamis (3/3/2022) kemarin, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menjelaskan:
“Secara keseluruhan, 70,7 persen menyetujui pendapat kedua. Artinya, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.”
“Di kalangan yang tahu atau aware akan isu ini; artinya mendapat informasi bahwa ada usulan perpanjangan masa jabatan itu, penolakan lebih tinggi lagi, yaitu 74 persen.”
“Kemudian di kalangan yang tidak tahu isu ini, penolakannya sedikit lebih rendah, tapi tetap mayoritas, yaitu 67,5 persen.”
Alasan Pemulihan Ekonomi
- Dari seluruh responden: 68,1 persen menolak;
- Responden yang mengetahui isu: 74,3 persen menolak; dan
- Responden yang tidak mengetahui isu: 62,2 persen menolak.
“Sama dengan yang tadi, dengan alasan ekonomi, 68,1 persen masyarakat secara keseluruhan menolak ide perpanjangan itu,” kata Djayadi.
“Mereka cenderung lebih sepakat dengan, sesuai UUD 45. Presiden harus dipilih rakyat, dan dibatasi oleh hanya dua masa jabatan presiden, selama 5 tahun.”
“Dan Presiden Jokowi, harus mengakhiri jabatannya pada 2024, meski pandemi belum berakhir.”
Di kalangan yang paham akan adanya isu ini, tingkat penolakan paling tinggi, yakni 74,3 persen.
“Di masyarakat yang tidak tahu, tingkat penolakan tetap mayoritas, tapi sedikit lebih rendah, 62,2 persen.”
Alasan Pembangunan IKN
- Dari seluruh responden: 69,6 persen menolak;
- Responden yang mengetahui isu: 75,5 persen menolak; dan
- Responden yang tidak mengetahui isu: 64 persen menolak.
“Sama dengan dua pertama, baik karena alasan ekonomi, alasan pandemi, atau alasan IKN, sikap dasar masyarakat adalah menolak.”
Djayadi juga mengungkap kesimpulan menarik dari ketiga alasan di atas.
Ia bilang, makin masyarakat mengetahui isu, maka mereka juga makin menyuarakan penolakan.
“Apa yang bisa kita lihat? Ada dua. Satu, isu perpanjangan masa jabatan presiden itu ditolak oleh masyarakat Indonesia, menurut survei ini.”
“Kedua, kalau isu ini makin disebarkan, makin diketahui publik, maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi.”
“Makin diketahui isu ini, masyarakat semakin menolak,” jelas Djayadi.
“Sikap dasar masyarakat adalah menolak perpanjangan itu,” sambungnya.
“Tapi begitu masyarakat tahu ada informasi, ada upaya untuk memberikan usulan, tingkat penolakan menjadi lebih tinggi,” imbuhnya lagi.
“Itu dua hal yang bisa saya tekankan,” tegas Djayadi.
