Ngelmu.co – Presiden PKS Ahmad Syaikhu, menegaskan bahwa pihaknya menolak rencana pemerintah; menaikkan harga BBM bersubsidi.
Bukan hanya karena akan menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga kebijakan ini dinilai bakal menambah jumlah orang miskin.
“Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas, menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar bersubsidi.”
“Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi,” tutur Syaikhu.
“Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya,” sambungnya menekankan.
Syaikhu menilai, yang terkena dampak adalah masyarakat kecil, khususnya mereka yang kondisi ekonominya belum pulih pascapandemi.
“Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM,” kata Syaikhu.
“Emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan, ataupun elemen masyarakat lain, [mereka] akan menjerit,” imbuhnya mengingatkan.
“Mereka akan terpukul ekonominya, dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” jelas Syaikhu.
Kenaikan harga pangan dan energi, akan berdampak secara langsung pada meningkatnya jumlah orang miskin.
“Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin.”
“Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut, menjadi miskin.”
Lebih lanjut, Syaikhu juga mengimbau, bagaimana saat ini tengah terjadi krisis pangan dan energi.
“Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan?”
Beberapa waktu yang lalu, lanjut Syaikhu, rakyat sudah terpukul karena kenaikan harga minyak goreng.
“Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket.”
“Rumah tangga di seluruh Indonesia, akan makin terpukul, jika harga BBM bersubsidi naik.”
Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, kata Syaikhu, harga secara keseluruhan akan naik signifikan.
“Akan terjadi efek domino di sektor lainnya,” sambungnya mengkritik.
Baca Juga:
Syaikhu juga menjelaskan, jika saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali pascapandemi.
Namun, ironisnya, pemerintah justru berencana menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi.
“Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi,” ujar Syaikhu.
Ia juga menyinggung soal proyek IKN dan Kereta Cepat Jakarta -Bandung.
“Mengapa untuk membangun IKN, pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemerintah sanggup?”
“Namun, untuk memastikan harga BBM, tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar, justru tidak sanggup?” imbuhnya bertanya.
Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah, sebagai kompensasi yang hanya bersifat sementara.
Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, akan berdampak luas dan signifikan.
Terlebih, penyaluran bantuan sosial selama ini juga punya banyak catatan.
Baik itu ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran, hingga terjadinya korupsi.
Syaikhu juga menyinggung, pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM.
Menurut Syaikhu, seharusnya, pembengkakan APBN dapat dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN.
“Agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.”
Terlebih, Transparansi Internasional Indonesia (TII), pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD, sekitar 30-40 persen, terindikasi korupsi.
Selain itu, seharusnya, pemerintah juga bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas.
