Ngelmu.co – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menduga pejabat lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi)–melalui gerakan politik–berupaya mengambil alih kursi kepemimpinan darinya.
Di hari yang sama, Senin (1/2), beberapa jam setelah AHY, menyampaikan hal tersebut [dalam konferensi pers di Kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat], Kepala Bappilu [Badan Pemenangan Pemilu] Demokrat, Andi Arief, menyebut nama pejabat tinggi yang dimaksud.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Andi, menyatakan jika Kepala KSP [Kantor Staf Presiden] Moeldoko adalah sosok di balik upaya kudeta tersebut.
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” cuit @Andiarief__.
“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan, menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” sambungnya.
Semakin memanas, nama Menko Polhukam [Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan] Mahfud MD, pun ikut terseret.
Muncul tudingan jika dirinya, sempat berbicara sekaligus merestui Moeldoko untuk mengambil alih tampuk pimpinan PD melalui KLB [Kongres Luar Biasa].
“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggung jawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham, dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan ‘Pak Lurah’ merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu ‘Pak Lurah?’.”
Demikian cuit elite Partai Demokrat, Rachland Nashidik, pada akun Twitter-nya, @RachlanNashidik, Senin (1/2) kemarin.
Baca Juga: MUI, Muhammadiyah, NU, Hingga GP Ansor Buka Suara soal Cuitan Abu Janda ‘Islam Arogan’
Akhirnya, Mahfud, juga memberikan pernyataan lewat akun Twitter, @mohmahfudmd. Ia menepis tudingan tersebut, Selasa (2/2).
“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB,” tuturnya.
“Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” sambung Mahfud.
Mengingat era keterbukaan saat ini, ia pun menyebut isu kudeta PD, sulit dipercaya.
“Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini, sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD, bisa dikudeta seperti itu,” ujar Mahfud.
“Jabatan Menko, tentu tak bisa digunakan, dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid,” pungkasnya.
Sebelumnya, Moeldoko, juga telah buka suara soal isu kudeta Partai Demokrat. Ia meminta, agar hal ini tidak meluas ke mana-mana [karena ini urusan pribadinya].
“Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana,” imbaunya, dalam jumpa pers secara daring, Senin (1/2).
“Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana, jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini,” tegas Moeldoko
