Ngelmu.co – Terluka dengan pernyataan Wiranto, Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM), meminta agar wilayahnya dihapus dari NKRI.
Maluku Terluka dengan Pernyataan Wiranto
Lewat surat pernyataan, mereka menyatakan tidak terima, jika pengungsi korban gempa Ambon, dianggap membebani pemerintah.
Maka itu, KKBMM meminta Pemerintah menghapus Maluku dari peta Indonesia, karena telah merasa tidak dianggap.
“Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia.
Kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku,” begitu kutipan surat yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM, Djamaludin Koedoeboen, Selasa (1/10).
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
Wiranto Minta Pengungsi Gempa Ambon Kembali ke Rumah, Agar Tak Bebankan Pemerintah
[/su_box]
Djamaludin, dalam surat tersebut mengatakan, pernyataan Wiranto tidak mencerminkan perangainya sebagai seorang pejabat negara.
Karena Menko Polhukam, Wiranto telah melukai perasaan warga Maluku yang sedang berduka.
Padahal, gempa di Ambon, kata Djamaludin, sudah menjadi momen warga antarsuku dan agama yang sempat terpecah, untuk kembali saling membantu dan menguatkan.
Lebih lanjut Djamaludin menyebut, perkataan Wiranto mencerminkan absennya pemerintah dalam berbagai urusan warga Maluku.
“Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan.
Sebagai contoh paling nyata, ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,” lanjut surat itu.
Sudah dua kali Djamaludin mendatangi Kantor Menko Polhukam, tepatnya pada Selasa (1/10), dan Rabu (2/10).
Namun, tak berhasil menemui, keterangan justru menyebut Wiranto sedang pergi ke Singapura.
“Betul, iya. Kalau sekiranya Pemerintah menganggap Maluku adalah beban dari negara ini, kita minta seperti itu,” tegas Djamaludin, seperti dilansir CNN, Kamis (3/10).
Menanti Permintaan Maaf dari Wiranto
Berencana kembali menyambangi Wiranto pada Senin (6/10) pekan depan, Djamaludin ingin meminta klarifikasi langsung, dan meminta Wiranto untuk memohon maaf.
“Iya, betul. Pernyataan dicabut, kemudian meminta maaf ke masyarakat Maluku,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Wiranto menyatakan jika warga Maluku dibohongi dengan informasi soal gempa susulan dan tsunami.
Maka itu, Wiranto meminta para pengungsi untuk tidak takut kembali ke rumah. Namun, ia memang menuturkan jika jumlah pengungsi yang sangat banyak, bisa membebani pemerintah pusat dan daerah.
“Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi,” ujarnya.
“Pengungsi terlalu besar sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” pungkas Wiranto, Senin (30/9).
Meski dirinya sudah meralat pernyataannya dengan berkata tak pernah bermaksud melukai hati masyarakat Maluku, hal itu dianggap belum cukup.
