Ngelmu.co – Tolak kenaikan harga BBM, 5.000.000 buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 34 provinsi; 440 kabupaten/kota, bersiap melakukan aksi mogok nasional.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak akan menurunkan daya beli masyarakat.
Namun, di waktu yang bersamaan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menekankan–berdasarkan aturan Omnibus Law UU Cipta Kerja–tidak akan ada kenaikan upah pada 2023.
Itu mengapa, buruh bergerak mengusung tiga isu:
- Penolakan kenaikan harga BBM;
- Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja; dan
- Menuntut kenaikan upah minimum 2023, sebesar 10-13 persen.
Tiga isu tersebut, menurut Said, adalah satu kesatuan yang akan diperjuangkan para pekerja.
Selama bulan September, mereka akan melakukan aksi bergelombang dan bergantian di tiap daerah.
Tiap hari; kecuali Jumat, Sabtu, dan Ahad.
Adapun yang menjadi titik aksi di daerah adalah kantor gubernur, bupati atau wali kota, dan juga kantor DPRD.
Pada 8 September lalu, aksi telah berlangsung di Sumatra Selatan.
Lalu, pada 12 September ini, aksi akan berlangsung di Balai Kota Jakarta.
Pihaknya juga bilang, bakal ada ribuan buruh yang ikut berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI.
Baca Juga:
Selanjutnya pada 13 September, aksi akan berlangsung di Kantor Gubernur Banten.
Massa merupakan gabungan dari buruh, petani, nelayan, dan miskin kota.
Lanjut pada 14 September, akan berlangsung aksi di masing-masing kabupaten atau kota; se-Jawa.
Pada 15 September, demostrasi akan berlangsung khusus di Jawa Barat.
Sebanyak 27 kabupaten/kota, kata Said, bakal melakukan aksi.
Seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Bandung.
Lalu, pada 19 September, aksi se-Kepulauan Riau dan Riau daratan.
Pada 20 September, aksi di seluruh Jawa Timur, seluruh provinsi Sumatra; di luar Riau dan Kepri.
Pada 22 September, aksi berlangsung se-wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.
Lalu, pada 26 September, buruh se-Jawa Barat, akan berunjuk rasa di Gedung Sate.
Menurut Said, total demonstran bisa mencapai 30.000 buruh.
“Itu jadwal aksi bulan September. Kalau tidak didengar, bulan Oktober, aksi akan diperluas lagi,” tegas Said.
Puncaknya akan terjadi di akhir November. “Kami mempersiapkan pemogokan nasional dengan cara stop produksi, keluar dari pabrik.”
“Mogok nasional akan diikuti 5.000.000 buruh dari 15.000 pabrik, melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota.”
Apa yang mereka harap dari aksi ini?
“Meminta gubernur, bupati, atau wali kota untuk membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada presiden dan pimpinan DPR RI.”
“Aspirasi daerah harus didengar. Surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM dikirim ke presiden dan pimpinan DPR.”
“Supaya mereka paham, bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah,” tegas Said.
Aksi ini juga meminta gubernur dan bupati untuk mendesak DPR, agar membuat pansus BBM.
Said berharap, DPR RI bisa membongkar alasan swasta, menjual BBM dengan harga lebih murah.
Begitu juga soal alasan terjadinya pembiayaan bersubsidi, dan mengungkap apakah ada mafia di penentuan harga BBM.
Selain itu, soal implikasi kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat, juga mesti dibahas, tutup Said.
