Rencana Kementerian Pariwisata menjadikan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai wisata halal mendapat penolakan keras Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat.
Menurutnya, sampai kapan pun tidak akan diterima di NTT label wisata halal.
“Tidak adalah di sini, halal-halal itu bikin ribut nanti. Orang badan otoritasnya pun tidak jelas, mau ngapain kita ya tidak. Itu sama gubernur ditolak kok,” ujar dia.
Gubernur Laiskodat menyatakan, mere-branding wisata di Labuan Bajo Flores, sama dengan mendatangkan konflik pada bisnis pariwisata yang bisa merambat ke konflik sosial lainnya.
“Mana ada wisata di NTT pakai halal, lalu nanti yang haram yang mana. Kalau ada wisata halal, berarti yang lain haram dong,” ujar Laiskodat dalam kunjungan kerja di Borong Ibu Kota Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam, 3 Mei 2019 seperti dikutip Viva.
Laiskodat menuturkan lebih jauh soal konsep halal haram pariwisata.
“Di dalam pariwisata itu, ilmunya tidak ada yang halal. Ada segmen yang karena alasan kesehatan dan alasan keyakinan mereka, lebih baik berada pada komunitas-komunitas tertentu. Itu segmentasi, tetapi di dalam pariwisata klaster yang dikenalkan itu adalah klaster sosial ada deluxe tourism, midle class tourism dan social class tourism, yang social class itu yang backpackers, midle class itu pada menengah, deluxe itu bintang lima,” papar dia.
Seperti diketahui, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, Shana Fatina yang berbicara dalam acara sosialisasi paket wisata halal per 30 April 2019 menyatakan, konsep wisata halal diharapkan dapat membantu peningkatan kunjungan wisatawan dan memperluas pangsa pasar Labuan Bajo, khususnya bagi wisatawan Muslim.
Diketahui, Viktor Laiskodat pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dalam pidatonya di Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 lalu.
Sempat viral di media sosial, ia menuduh empat partai yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.
