Ngelmu.co – Ulama dan tokoh, menyampaikan dukungannya untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang terus menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Meskipun pengesahan RUU menjadi UU, sudah berlangsung, pada Senin (5/10) malam lalu, konsistensi PKS, memanen apresiasi.
Salah satunya disampaikan oleh Ustaz Hilmi Firdausi, yang selama ini cukup vokal ‘mengawal’ pemerintah.
“Semoga PKS, selalu istiqomah menyuarakan suara rakyat, menebar kebaikan dan manfaat,” cuitnya, lewat akun Twitter, @Hilmi28, seperti dikutip Ngelmu, Rabu (7/10).
Semoga PKS selalu istiqomah menyuarakan suara rakyat, menebar kebaikan & manfaat
— Hilmi Firdausi (@Hilmi28) October 7, 2020
Sebelumnya, Ustaz Hilmi, juga menyinggung soal jumlah orang yang menduduki kursi ‘wakil rakyat’.
“Saya kira jumlah anggota dewan yang mewakili rakyat, 575 orang. Ternyata hanya 104 orang,” tuturnya.
Saya kira jumlah anggota dewan yg mewakili rakyat 575 orang. Ternyata hanya 104 orang. 😷
— Hilmi Firdausi (@Hilmi28) October 7, 2020
Selain PKS, yang memiliki 50 kursi di DPR, pemilik 54 kursi lainnya yang juga menolak Omnibus Law Ciptaker adalah Partai Demokrat (PD).
Senada dengan Ustaz Hilmi, Ustaz Tengku Zulkarnain, pun mengapresiasi langkah PKS dan PD.
“Lagi-lagi PKS dan Demokrat, memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat dan kepentingan rakyat, soal RUU Cipta Kerja,” tulisnya, di akun Twitter, @ustadtengkuzul.
“Wahai rakyat Indonesia, cerdaslah dalam memilih di Pilkada, dalam badai Covid ini. Jangan ikut kehendak cukong. Penghargaan setingginya buat PKS dan Demokrat,” sambungnya, Selasa (6/10).
Baca Juga: Tokoh-Tokoh PKS yang Lantang Menolak Omnibus Law Ciptaker Sejak Awal
Ketegasan PKS dan PD, juga di-respons oleh publik, melalui media sosial mereka.
“2024 kalau enggak PKS, ya Demokrat, pilihannya,” kata @ridwanhr.
“We trust with PKS and Demokrat,” saut @nirwan1724.
“My vote still for PKS, and demokrat (maybe),” cuit @ItsMeHexa.
Sebelum pengesahan Omnibus Law Ciptaker menjadi UU, penolakan memang tak berhenti muncul.
Para buruh, mahasiswa, hingga masyarakat sipil, terus menyuarakan keberatan mereka.
Namun, DPR, DPD, dan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tak mengubah keputusan.
Dari sembilan fraksi di DPR, tujuh di antaranya, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menyetujui pengesahan.
Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat (PD), yang tegas menolak.
