Ngelmu.co – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty, memprotes keras alasan mangkraknya pembangunan Ambon New Port.
Sebab, ia sadar betul jika keberadaan Pelabuhan Ambon Baru, begitu penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku.
Bagaimana tidak, mata pencaharian utama mereka adalah nelayan.
Itu mengapa Saadiah, menolak tegas alasan keterlambatan pembangunan adalah karena anggaran.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjanjikan konstruksi pelabuhan terintegrasi itu sejak 2016.
Peletakan batu pertama juga telah berlangsung pada November 2017.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun bertanya.
Di mana komitmen Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap pembangunan konstruksi Ambon New Port.
Saadiah mengaku heran, mengapa di saat Pelabuhan Ambon Baru mangkrak, pemerintah bisa membangun infrastruktur lain.
Kereta cepat Jakarta-Bandung, atau pemindahan ibu kota negara baru; Nusantara, ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kalau alasan tidak ada uang, bagi kami tidak adil,” tegas Saadiah, dalam rapat kerja bersama KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan], Rabu (23/3/2022).
“Benar-benar kami ditipu. Pembohongan ini. Saya tidak bisa terima [alasan itu] di sini,” sambungnya, mengutip Kata Data.
Saadiah yang menyuarakan protes juga mengingatkan adanya tiga WPP [wilayah pengelolaan perikanan] di Maluku, yakni WPP-714, WPP-715, dan WPP-718.
Maluku, kata Saadiah, punya potensi tangkapan ikan sebesar 4,7 juta ton per tahun.
Angka itu sama dengan 37 persen dari total nasional.
Namun, saat ini masyarakat Maluku, baru dapat menjaring 543 ribu ton ikan per tahun.
Ambon New Port lah yang diproyeksikan meningkatkan hasil tangkapan ikan, menjadi 750 ribu ton per tahun.
Potensi terbesar adalah ikan pelagis; di dalamnya termasuk ikan tuna, tongkol, cakalang, teri, dan kembung.
Baca Juga:
Ambon New Port sendiri akan berlokasi di samping Pelabuhan PT ASDP Ferry Indonesia di Waai, Kabupaten Maluku Tengah.
Luasnya dirancang mencapai 200 hektar, dengan total nilai investasi Rp4,05 triliun.
Pada tahap pertama, Ambon New Port, akan dibangun seluas 100 hektar; dengan investasi senilai Rp2,21 triliun.
Anggaran tahap pertama adalah Rp1,2 triliun, karena menggunakan skema pendanaan KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha].
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, bicara.
Ia bilang, saat ini pihaknya tidak punya cukup anggaran untuk membangun Ambon New Port.
Di samping itu, Sakti juga masih mencari investor yang mau menanamkan uangnya di proyek Ambon New Port.
“Ini semua [masalah] investasi. [Ambon] New Port, lalu tidak jadi [dibangun tahun ini], karena memang anggarannya tidak ada,” tuturnya.
Lebih lanjut, dalam mengundang investor, Sakti memberikan pilihan, yakni bernaung dalam salah satu dari delapan pelabuhan milik pemerintah, atau membangun Ambon New Port.
Terlepas dari itu, investor dalam proyek Ambon New Port, akan mendapat konsesi selama 50 tahun; termasuk tiga tahun masa konstruksi.
