Ngelmu.co – Terpilihnya Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dan dipertahankannya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian oleh Presiden Joko Widodo tengah menjadi perbincangan hangat. Keduanya, Idrus dan Airlangga, kini merangkap jabatan, yaitu sebagai politisi maupun pejabat publik.
Airlanggamerupakan Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus, saat dilantik, adalah masih menjabat Sekjen partai yang sama, Golkar. Meskipun saat ini, posisi Idrus sebagai Sekjen Partai Golkar sudah diganti, ia tetap diberi kepercayaan sebagai Koordinator Hubungan Eksekutif dan Legislatif DPP Golkar.
Rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip awal Presiden Jokowi saat mulai menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014 yang lalu. Saat itu, Jokowi menegaskan bahwa para menterinya tidak diizinkan untuk menjabat juga di struktur partai. Saat itu Jokowi menyatakan merangkap jabatan membuat para menterinya tidak bisa fokus untuk bekerja.
Namun, lain lagi ceritanya saat ini, pemerintah melalui Kepala Staff Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan bahwa merangkap jabatan sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, oleh karena itu tidak perlu dikuatirkan.
“Itu (rangkap jabatan menteri kabinet) nggak usah dikuatirkan. Pasti sudah ada pertimbangannya,” kata Moeldoko, usai membuka acara seminar Pemilu Damai, di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.
Sikap Presiden Jokowi yang berbeda dengan sebelumnya, yang tidak lagi menerapkan prinsip tidak boleh merangkap jabatan, pastinya menjadi kontroversik. Namun, Jokowi sendiri beralasan Idrus adalah orang yang tepat menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju di Pilkada Jawa Timur.
Untuk Airlangga, walaupun menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Jokowi punya alasan kuat terkait kinerja dan waktu yang mepet kalau harus mengganti orang lagi.
“Kita tahu ya Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya di Istana Negara, Rabu 17 Januari 2018.
Jokowi juga mengatakan bahwa Airlangga dikatakan mengerti betul segala sesuatu yang berkaitan dengan makro, konsep makro industri di negara, hilirisasi ke depan seperti apa, sehingga menjadi alasan kuat untuk tidak digantikan posisinya.
