Ngelmu.co – Warganet menanggapi empat nama calon Kepala Otorita untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru, pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Lalu, Abdullah Azwar Anas, yang pernah menempati kursi Bupati Banyuwangi, yakni periode 17 Februari 2016-17 Februari 2021.
Nama ketiga adalah Bambang Brodjonegoro, yang tak lain mantan Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Satu lagi, Tumiyana. Pria yang juga eks Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
Dua dari empat calon Kepala Otorita pilihan Jokowi adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Mendapati kabar ini, warganet–khususnya para pengguna Twitter–menanggapinya dengan sindiran, kritik, dan tanya.
Walau ada juga yang melayangkan dukungan ke beberapa nama.
Sindiran
Tak sedikit pengguna Twitter yang merespons empat nama pilihan Jokowi, dengan ragam sindiran.
Seperti kata @folkmontage, “Lebih masuk akal pindah negara daripada memperbaiki negara ini.”
Sementara bagi @yuksemangatkuy, “Enak benar jadi orang dalam, enggak pernah pensiun, kerja terus, meskipun sudah dipenjara.”
“Coba kalau kita, fiuh, persyaratan kudu SKCK dan sebagainya,” imbuh akun tersebut.
Tak berbeda jauh dengan pernyataan @AraSeries. “Capek banget jadi rakyat biasa, yang terbiasa ngurus SKCK segala macam.”
“Tapi lihatlah apa yang terjadi,” sambungnya dengan nada kecewa.
“Enggak diterima di DKI, bikin ibu kota baru,” sahut @Aguswljt.
“Nice 🙂 orang menolak kamu jadi gubernur, akan kubuat ‘kan kota baru untuk kau pimpin,” kata @dianchandian, tersenyum.
Sedangkan bagi @fendykid, “Kalau aku mah tetap Bu Mega sebagai Kepala, dan Lord Luhut sebagai wakil.”
“Enggak ada obat duet pasangan emas itu. Bisa bawa indonesia ke piala dunia, ngalahin Ribao sama Carlos Santana,” lanjutnya.
Kritikan
Bukan hanya sindiran, pengguna Twitter lainnya juga menanggapi empat nama–calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru pilihan Jokowi–dengan kritik.
“Harusnya ‘kan pemimpin suatu wilayah, dipilih langsung oleh rakyat di wilayah itu (Pilkada),” ujar @madTarada.
“Kasihan warga di sana, tidak bisa memilih pemimpinnya sendiri,” imbuhnya lengkap dengan emotikon menutup mulut.
Pemilik akun @Dhanaaang, juga menanggapi kabar ini. “Noted! Jadi, ini toh salah satu tujuan pindahin ibu kota.”
“Dan bikin ibu kota baru, untuk persembahan timbal balik,” sambungnya. “Gagal di DKI Jakarta, malah ibu kotanya yang dipindahin.”
“Ahok mulu. Kayak enggak ada warga negara lain saja,” timpal @montaguy.
Pengguna Twitter @alingayeng, juga nampak pilu.
“Seisi rumah ada yang lagi sakit, kelaparan, ditindas. Ini masih saja mikirin pindah rumah,” tuturnya.
“Memang tiada tiganya. Sudahlah, dua kali saja. Jangan sampai tiga kali,” lanjutnya lagi.
Merespons dengan Tanya
Selain menyindir dan mengkritik, warganet lain juga ada yang merespons keputusan Jokowi–sejauh ini–dengan tanya.
“Gue penasaran, Ahok itu dikasih untuk pegang DKI [dulu] dan Ibu Kota baru, agendanya untuk apa sih?,” cuit @rafiqi_28.
Di sisi lain, pengguna Twitter @Akbaaruu dan @jacknugraha, malah menanyakan hal yang sama.
“Enggak Luhut lagi, Pak?”
“Kenapa tidak Pak Luhut saja, Pak?”
Berbeda lagi dengan @luqmanfahd, yang malah bertanya, “Kenapa sebutannya ‘otorita’ sih? Bukannya, harusnya ‘otoritas’, ya, menurut KBBI?”
“Kenapa enggak kepala daerah setempat saja sih?,” twit @memahayu.
Mendukung dan ‘Memilih’
Meski demikian, ada juga kok, warganet yang merespons nama-nama pilihan Jokowi, dengan dukungan.
Salah satunya pemilik akun, @Lucky_HS, yang memilih, “Basuki BTP”, sembari melampirkan emotikan jempol.
Namun, pengguna Twitter @entahlahBin, lebih memilih Bambang Brodjonegoro.
“Karena minim konflik, akademisi, praktisi, dan kepala Bappenas,” ujarnya.
“Enggak kebayang kalau daerah baru, lingkungan baru, terus dipegang orang yang ‘keras’,” sambungnya.
“Bisa-bisa muncul ketidakharmonisan di IKN baru. Ambil yang pasti-pasti sajalah,” imbuhnya lagi.
Berbeda lagi dengan @fahmi_hidayat10, yang juga memberi jempol untuk nama pilihannya. “Azwar anas.”
Baca Juga:
- Kenapa Tak Ada Gubernur dan DPRD di Draf RUU IKN?
- Pengamat Asing Ikut Soroti Rencana Pembangunan IKN Baru
- Pradesain Istana Negara Ibu Kota Baru: Jokowi Memuji, Arsitek Mengkritik
Sebagai informasi, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Ibu Kota Negara baru kepada DPR.
Di mana dalam draf tersebut, IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita, bukan gubernur seperti di DKI Jakarta.
Kepala Otorita adalah pejabat yang setingkat menteri, di mana penunjuknya adalah presiden langsung, dengan masa jabatan lima tahun.
“Kandidatnya ada banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas.”
Begitu kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020) lalu, mengutip Antara News.
Sebelum duduk di kursi Komisaris Pertamina, Ahok, sempat beberapa kali menjadi kepala daerah.
Mulai dari Bupati Belitung Timur, Wakil Gubernur DKI Jakarta, hingga Gubernur DKI Jakarta.
Politikus PDIP [yang sebelumnya pernah menjadi kader Partai Golkar dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru] itu juga pernah menjabat sebagai anggota DPR dan DPRD Belitung Timur.
Sementara Bambang, saat ini menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan.
Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bagaimana dengan Azwar? Ia pernah tercatat sebagai anggota MPR termuda, lantaran dilantik di usianya yang masih 24 tahun.
Sebelum menjabat bupati, ia juga pernah menjadi anggota DPR, periode 2004-2009.
Terakhir Tumiyana. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero).
Selain itu, pengusaha di bidang peternakan tersebut juga tercatat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Terlepas dari komentar warganet dan empat nama pilihan Jokowi, pemindahan ibu kota rencananya akan dilakukan pada semester satu 2024.
Di mana penetapannya dengan Peraturan Presiden, dan tidak semua lembaga negara ‘pindah’ ke IKN baru.
