Ngelmu.co – Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mendapat tugas baru lagi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Satgas Tata Kelola Sawit
Jokowi menunjuk Luhut menjadi Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Penunjukan ini tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023; ditandatangani oleh Jokowi pada 14 April 2023.
Satgas Tata Kelola Sawit ini berada di bawah–dan bertanggung jawab kepada–presiden, terdiri atas pengarah dan pelaksana.
“Pembentukan satuan tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit,” demikian bunyi Pasal 3 Keppres tersebut.
Penunjukan Luhut sebagai Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Sawit ini menambah deretan panjang daftar tugasnya di era pemerintahan Jokowi.
Di awal pemerintahan Jokowi, Luhut pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Setahun menjabat, Luhut kemudian ditugaskan menjadi Menko Polhukam.
Masa jabatannya sebagai Menko Polhukam, relatif singkat, karena Luhut digeser menjadi Menko Marves.
Namun, Luhut bukan cuma menduduki kursi Menko Marinves, tetapi ia juga sering mendapat penugasan lain dari Jokowi.
Tangani Corona
Pada pertengahan September 2020, Jokowi menunjuk Luhut menjadi komando penanganan Corona di delapan provinsi.
Kala itu, Jokowi memerintahkan Luhut dan mantan Kepala Satgas Covid-19 Doni Monardo untuk berfokus menangani Corona di delapan provinsi.
“Presiden meminta dalam dua pekan ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di delapan wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya… memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi.”
Demikian pernyataan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (14/9/2020).
Koordinator PPKM Jawa-Bali
Saat kasus Corona di Indonesia kembali melonjak, Jokowi menunjuk Luhut menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali.
Menurut Luhut, ia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hanyalah komandan wilayah.
Panglima tertinggi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia adalah Presiden Jokowi.
“Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya, sudah sangat baik, karena presiden menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini.”
“Sedangkan Menko Perekonomian dan saya, sebagai komando-komando wilayah, atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (9/7/2021).
Wakil Ketua KPC-PEN
Jauh sebelum ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut sebenarnya telah menjadi bagian dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Jokowi menunjuk Luhut menjadi Wakil Ketua KPC-PEN, sebagaimana tertuang dalam Perpres 108/2020 tentang Perubahan atas Perpres 82/2020 tentang KPC-PEN.
KDPPDPN
Sebenarnya sih KDPPDPN ini bukan singkatan, ya, tetapi karena nama jabatannya kepanjangan, jadi–terpaksa–disingkat.
Ya, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Jokowi meneken Perpres tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dan Luhut? Ditunjuk menjadi ketua dewan pengarahnya.
Jokowi menandatangani Perpres 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional itu pada 22 Juni 2021.
Perpres tersebut menetapkan 15 danau prioritas nasional.
Ketua Tim Gernas BBI
Jokowi juga menunjuk Luhut menjadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Jokowi menekennya pada 8 September 2021, dan selanjutnya, Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia disebut Tim Gernas BBI.
Tim Gernas BBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Pimpin Komite KCJB
Jokowi menandatangani Perpres 93/2021 yang mengatur tentang Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB).
Adapun yang ditunjuk sebagai pemimpin komite tersebut adalah? Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Terdapat sejumlah pasal yang ditambahkan dan diubah di Perpres 93/2021 tentang Perubahan atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB.
Salah satu pasal yang diubah berkaitan dengan tugas percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KCJB.
Perpres ini juga menambah ketentuan soal Komite KCJB yang dipimpin Luhut; sebagaimana tertuang dalam Pasal 3A.
Di antara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan satu pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi:
Pasal 3A
(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite.
Baca juga:
G20
Luhut juga menjabat posisi penting di panitia presidensi G20 Indonesia, lo.
Jokowi menunjuk Luhut menjadi Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
Hal ini tertuang dalam Keppres 18/2021 tentang Perubahan atas Keppres 12/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia 2022.
Jokowi menekennya pada 15 Oktober 2021, dan terdapat sejumlah ketentuan yang diubah dari Keppres sebelumnya.
Salah satunya tentang susunan pengarah. Menko Polhukam Mahfud Md berada di susunan pengarah; menggantikan Luhut.
Dalam perpres sebelumnya, Mahfud adalah Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara; yang kini diisi Luhut.
Singkatnya? Tukaran posisi.
SDA Nasional
Jokowi menandatangani Perpres 53/2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022, dan Luhut menjadi ketuanya.
Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
Urus Minyak Goreng
Sebelumnya, Luhut juga mendapat tugas dari Jokowi untuk mengurus minyak goreng.
Hal ini terungkap dalam acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki).
Luhut mengaku jika sebelumnya sudah siap hadir langsung ke acara tersebut.
Namun, ia yang pada akhirnya tidak bisa hadir, kemudian berpartisapi dalam acara itu secara virtual.
“Saya terima kasih sekali diundang di Dies Natalies ke-60 Gamki ini. Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri, sebenarnya sudah siap untuk hadir di sana,” kata Luhut, mengutip kanal Youtube Gamki Balikpapan, Selasa (24/5/2022).
“Tapi tiba-tiba, Presiden memerintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi, sejak tiga hari yang lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng.”
“Kita berharap itu bisa, nanti kita, tidak terlalu lama kita selesaikan,” kata Luhut.
Koordinasi Inpres Kendaraan Listrik
Jokowi juga menugaskan Luhut untuk mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.
Luhut pun diperintahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Inpres tersebut.
Berdasarkan Inpres 7/2022, tugas untuk Luhut tertuang dalam diktum kedua yang berisi penjelasan mengenai instruksi presiden kepada sejumlah menteri.
Ada tiga poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut, meliputi koordinasi pelaksanaan Inpres, penyelesaian permasalahan, hingga pelaporan pelaksanaan Inpres.
Berikut selengkapnya:
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk:
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
- b. melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
Ketua Panitia WWF
Indonesia ‘kan resmi terpilih menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10 pada 2024 mendatang.
Nah, berdasarkan Keppres 1/2023, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan lah yang Jokowi tunjuk untuk menjadi ketua panitia nasionalnya.
