Indonesia Network Election Survey (Ines) menemukan fakta mengejutkan saat survei terkait tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Survei Politik dan Opini. Sebanyak 79,6 persen masyarakat tidak percaya pada lembaga survei.
Fakta lain, 89.4 persen publik tidak percaya dengan hasil quick count karena dianggap pesanan dari pihak tertentu untuk membangun opini publik dan dijadikan alat propaganda saja. Dalam survei ini juga terungkap, 86,5 persen publik berpendapat bahwa lembaga survei opini dan politik di Indonesia banyak melakukan manipulasi data survei dan tergantung pesanan.
“Seperti lembaga lembaga survei yang melakukan quick count pilpres yang dengan sudah mengumumkan kemenangan salah satu pilpres padahal tahapan pencoblosan saja masih belum selesai di banyak TPS serta tahapan perhitungan yang masih berjalan,” kata Tri Sasono dari Ines.
Hasil survei juga menyebutkan 87,3 persen publik mencurigai bahwa lembaga survei opini publik yang ada banyak dibiayai oleh pengusaha dan lembaga asing.
Metodologi survei menggunakan Multi Stage Random Sampling dengan jumlah responden 1.142 orang di seluruh Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95 persen margin off error plus minus 2,9 persen.
“Survei dilakukan tertutup oleh para surveyor dengan memberikan pertanyaan yang sudah disodorkan,” kata Tri lagi.
Survei dilakukan mulai tanggal 10 juli sampai dengan 15 juli 2014. Itu artinya sudah berlangsung sekitar 4 tahun silam. Lalu bagaimana dengan kondisi hari ini?
Melihat fakta melesetnya hasil survei dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilkada Jabar dan Jateng 2018, bisa jadi persentase ketidakpercayaan publik kepada lembaga survei semakin meningkat.(Republika)
