Ngelmu.co – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa lembaganya memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan keuangan Jawa Barat 2017 yang diserahkan hari ini, Senin 28 Mei 2018, pada DPRD Jawa Barat.
Yang membanggakan, opini WTP ini diraih Jawa Barat untuk yang ketujuh kalinya berturut-turut.
“Memang capaiannya begitu, kita sih menggambarkan apa yang dilaporkan. Sudah 7 kali dapat WTP Jabar,” kata dia setelah Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Senin, 28 Mei 2018.
Moermahadi mengatakan bahwa baru Jabar saja yang mendapat opini WTP 7 kali berturut-turut. Jawa Timur sempat 6 kali berturut-turut meraih opini WTP.
Baca juga: Anies Dapat Opini WTP yang Tak Didapat Ahok, Pejabat DKI Standing Ovation
Namun, Moermahadi mengatakan, masih ada catatan yang diberikan auditor BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Jawa Barat tersebut kendati mendapat opini WTP. Moermahadi menyatakan bahwa memang laporan keuangan tidak mungkin sempurna.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan bahwa pihaknya sudah memulai sejak 2009 sebelum akhirnya mendapat opini WTP dari BPK pertama kali tahun 2012 untuk laporan hasil pemeriksaan keuangan Jawa Barat 2011. Ahmad Heryawan mengatakan saat itu, pihaknya memulai dengan menambah akuntan. Dari jatah CPNS Jawa Barat tahun 2009-2010 separuhnya untuk akuntan.
“Dari jatah 160 CPNS yang baru, Jabar minta 80 akuntan. Disetujui 40 (akuntan). Sampai kaget BKN kenapa separuhnya untuk akuntan? Saya bilang waktu itu, kita diminta laporan keuangan bagus, harus ada SDM yang mengelolanya yaitu akuntan,” cerita Ahmad Heryawan.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Amran Syifa mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan Jabar tahun ini umumnya lebih baik.
“Relatif lebih baik,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan rasa syukurnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anies menyebutkan bahwa perolehan WTP itu adalah sebagai berkah ramadan.
“Rasanya seperti betul-betul berkah ramadan, ramadan tahun ini terasa membawa berkah bagi Pemprov DKI Jakarta,” kata Anies usai rapat paripurna pembacaan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK di Gedung DPRD Jakarta, Senin (28/5).
Tak hanya Anies yang berbahagia, para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun langsung mengungkapkan kebahagiaan mereka ketika mendengar Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
